ASPIRASIKU - Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih tampak berbondong-bondong mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Surakarta, Jawa Tengah, pada momen Lebaran 2025.
Kunjungan yang diklaim sebagai bentuk silaturahmi tersebut ternyata menimbulkan respons politik, terlebih di tengah situasi transisi kekuasaan yang masih berlangsung.
Mardani Ali Sera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), angkat suara mengenai intensitas kunjungan ini.
Ia mengingatkan bahwa silaturahmi tetap baik, namun ada catatan penting terkait potensi munculnya konflik kewenangan dalam pemerintahan.
Baca Juga: Dulu Langsing, Sekarang 100 Kg! Lisa Mariana Uangkap Alasannya Karena Hamil Anak Ridwan Kamil
"Silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," ujar Mardani saat diwawancarai oleh wartawan pada Jumat, 11 April 2025.
Mardani menegaskan bahwa pemerintahan kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, ia berharap kunjungan para menteri ke Jokowi tidak disalahartikan sebagai bentuk pengaruh ganda dalam pemerintahan.
"Bagaimanapun, presiden kita Pak Prabowo sudah menunjukkan kapasitas dan komitmennya. Saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi," lanjut Mardani.
Baca Juga: Satu Klik, Semua Beres! Ini Alasan Mengapa ASN Wajib Gunakan asn digital bkn go id
Namun, Mardani menekankan pentingnya menghindari kesan dualisme kekuasaan yang dapat timbul akibat intensnya pertemuan para menteri dengan mantan Presiden Jokowi.
"Jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua," tegas Mardani.
Kunjungan para menteri dimulai pada Rabu malam, 9 April 2025, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji yang datang bersama keluarga menemui Jokowi.
Keesokan harinya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga berkunjung.
