ASPIRASIKU - Ada serangkaian sejarah yang terjadi pada 5 Mei 1980 bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini adalah Petisi 50.
Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang merupakan bentuk protes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan politiknya.
Petisi 50 diterbitkan di Jakarta sebagai bentuk 'Ungkapan Keprihatinan' yang ditandatangani oleh 50 tokoh termuka di Indonesia, salah satunya mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata kala itu, Jenderal Nasution.
Baca Juga: Pemudik Hati-hati! Jalan Lintas Metro - Trimujo Lampung Banyak Lubang dan Minim Penerangan
Selain Jenderal Nasution, tertulis juga Kapolri Hoegeng Imam Santoso bahkan mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ali Sadikin. Bahkan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Pemuda Piliran Tarsidi Carok serta Mohammad Natsir.
Bukan tanpa sebab, petisi menyatakan bentuk keprihatinan karena Presiden telah menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila.
Selain itu Soeharto juga menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila.
Baca Juga: Jauh Sebelum Adanya Pinjol, Ternyata Ini Asal Usul Istilah Simpan Pinjam
Kemudian Soeharto menggunakan Pancasila "sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya".
Bahkan Soeharto menyetujui tindakan-tindakan yang tidak terhormat oleh militer; sumpah prajurit diletakkan di atas konstitusi; dan bahwa prajurit dianjurkan untuk "memilih teman dan lawan berdasarkan semata-mata pada pertimbangan Soeharto".
Dengan maksud menghindarkan ancaman-ancaman ideologis Komunisme dan Islam Politik pada 1978 pemerintah Ode Baru mengeluarkan instruksi yang mengharuskan Pancasila sebagai pelajaran wajib di departemen pemerintahan, sekolah maupun tempat kerja.
Baca Juga: Mengenal Tragedi Nanking, Kekejaman Tentara Jepang 'Tiduri' Puluhan Ribu Wanita China
Kebijakan itu lantas mengundang kritik dan cemooh dari kaum intelektual. Kemudian pada 27 Maret 1980 digelarnya rapat umum dengan para pimpinan ABRI di Balai Dang Merdu, Pekanbaru Riau.
Dalam rapat tersebut Soeharto mengatakan bahwa ABRI telah berjanji untuk melindungi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dari kemungkinan-kemungkinan amendemen.
Soeharto juga berkata bahwa sebagai sebuah kekuatan sosial-politik ABRI harus memilih mitra-mitra politik yang benar yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
