ASPIRASIKU - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengombinasikan strategi pembenahan birokrasi dari berbagai era sebelumnya.
Zulkifli mengungkapkan bahwa langkah ini akan memadukan pendekatan dari masa Orde Baru, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden Joko Widodo.
"Pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien," kata Zulkifli Hasan saat berbicara di Menara Kadin, Jakarta, pada Selasa, 24 September 2024.
Baca Juga: Pahing Ketemu Legi Tibo Tinari Artinya? Dalam Bahasa Jawa dan Perhitungannya
Penambahan Kementerian di Era Prabowo
Dalam beberapa kesempatan, Zulkifli juga menyebutkan bahwa jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran kemungkinan akan bertambah dibandingkan dengan era Presiden Jokowi.
Menurutnya, ada rencana untuk memperbesar kabinet menjadi sekitar 44 kementerian.
"Penambahan iya, mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri)," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024.
Baca Juga: 25 Soal Essay Seni Budaya Kelas 11 Semester 1 dan Jawabannya
Wacana penambahan jumlah kementerian ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Prabowo dan Gibran terhadap reformasi birokrasi di masa depan.
Koalisi besar yang dibentuk pemerintah juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan setara dalam birokrasi.
Tantangan Koalisi Besar
Menurut penelitian politik yang dilakukan oleh ilmuwan politik Arend Lijphart, prinsip koalisi besar menekankan pentingnya pemerintahan yang konsensual, di mana seluruh pihak bekerja sama mencapai tujuan bersama.
