ASPIRASIKU - Pemerintah membuka rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 secara besar-besaran untuk penempatan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencatat total kebutuhan ASN di IKN mencapai 250 ribu orang yang akan direkrut tahun ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya sedah mendapat arahan dari Presiden terkait soal rencana rekrutmen ASN fresh graduate yang jumlahnya 250 ribuan orang tersebut.
Anas menyebutkan, rekrutmen CPNS dan PPPK untuk penempatan ke IKN akan disediakan untuk berbagai formasi, termasuk fresh graduate.
Baca Juga: Lowongan BUMN! Perumnas Buka Rekrut Lulusan S1 untuk Posisi Ini, Cek Syaratnya
“Presiden tadi memerintahkan ke kami untuk mengulangi lagi bahwa rekrutmen ASN yang fresh graduate ini terutama untuk pemerintah pusat semuanya untuk (pindah) di IKN," ujarnya.
Karena ada rekrutmen fresh graduate CPNS untuk IKN, Anas meminta seluruh kementerian dan lembaga mengusulkan formasi tersebut agar nanti dicek oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Jadi yang ke IKN punya kompetensi yang berbeda atau kompetensinya lebih, nanti akan kita alokasikan untuk IKN," jelasnya.
ASN fresh graduate berpotensi ditempatkan pada 2024, 2025, atau 2026. Selain itu, Pemerintah jgua menyediakan formasi CPNS di IKN dengan kriteria tertentu. Terutama untuk talenta digital.
“Kemudian mereka yang berlatar belakang literasi digital dan administrasi seperti untuk inspektur dan lain-lain," ujarnya.
Baca Juga: Investasi yang Masuk Lampung Tembus Rp10,89 Triliun, Ini Jenis Usaha yang Paling Diminati Investor
Ia menegaskan, ASN yang pindah ke IKN harus menguasai kemampuan literasi digital, multitasking, serta menguasai substansi mengenai prinsip IKN.
Para ASN IKN akan bekerja dengan pola kerja terpadu yang menerapkan fleksibilitas waktu dan lokasi. Pola kerja ini akan mendukung sistem kerja kolaboratif, berpikir cepat, dan tangkas.
“Selain itu, IKN juga membutuhkan ASN yang memiliki talenta digital karena pemerintah di sana akan dijalankan dengan tata kelola Smart Government yang didukung digitalisasi,” tandasnya. ***
