3. Formulir isian kualifikasi
Baca Juga: WALHI Ungkap Banyak Perusahaan Tambang Abaikan Reklamasi, Negara Dinilai Tutup Mata
4. Scan identiftas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal
5. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Surat pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi:
- Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait
- Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana
Baca Juga: Pembersihan Material Banjir dan Longsor Dipercepat, Akses Aceh–Sumbar Diharakpan Mulai Pulih
- Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara
- Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi lain
- Bersedia ditempatkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Baca Juga: Deforestasi 1,4 Juta Hektare Mengancam Sumatera: WALHI Soroti Izin Negara dan Rusaknya Fungsi Hutan
- Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 atau proses pengadaan langsung dibatalkan
